Published on

Careers

Kebijakan Publik: Tujuan, Prinsip, dan 5 Universitas dengan Prodi S2 Terbaiknya

Alvina Vivian

H1_kebijakan_publik.jpg

Menjadi masyarakat di sebuah negara, tentu kamu tidak akan terlepas dengan yang namanya kebijakan publik. Peraturan ini akan mengikat siapapun yang berada di dalam lingkungan tersebut dan anggota di dalamnya perlu mematuhinya. Namun ternyata lebih dari itu, kebijakan publik juga menjadi pedoman yang membantu masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari. Pada artikel kali ini, kamu akan menemukan penjelasan mengenai apa itu kebijakan publik hingga di mana saja institusi pendidikan di Indonesia yang memiliki jurusan ini. Yuk, simak selengkapnya!

Apa itu kebijakan publik?


Kebijakan publik adalah peraturan yang dibuat pemerintah untuk menertibkan publik. (Sumber: Pexels)

Kebijakan publik diambil dari dua kata, yaitu kebijakan dan publik. Kebijakan berarti sebuah peraturan atau ketetapan dan publik berarti masyarakat. Sehingga, bisa didapatkan pengertian kebijakan publik adalah ketentuan atau peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur dan menjadi pedoman bagi masyarakat secara umum. Lingkup pembahasan dalam kebijakan publik dapat beragam, mulai dari permasalahan politik hingga keputusan untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di lingkungan tersebut.

Baca juga: NGO Adalah: Pengertian, 8 Jenis, dan Manfaatnya untuk Masyarakat

Tujuan kebijakan publik


Tujuan dibuatnya kebijakan publik tentu untuk kebaikan bermasyarakat. (Sumber: Freepik)

Tidak hanya mengatur kegiatan, kebijakan publik memiliki beberapa fungsi yang lain. Inilah tujuan kebijakan publik diciptakan.

  • Membentuk pola masyarakat yang lebih teratur
  • Membangun sistem yang demokratis di wilayah tersebut
  • Membangun pola sistem yang lebih baik
  • Merencanakan kebijakan yang tepat untuk masa depan wilayah tersebut
  • Membentuk peraturan yang jelas dan rasional
  • Menertibkan wilayah
  • Mewujudkan masyarakat yang tentram dan nyaman

Baca juga: 4 Langkah Temukan Kandidat Terbaik untuk Perusahaan

Prinsip-prinsip kebijakan publik


Prinsip kebijakan publik terdiri dari tiga poin. (Sumber: Pexels)

Terdapat prinsip-prinsip yang perlu dipenuhi dalam membangun kebijakan publik. Di antaranya sebagai berikut:

  • Metode apa yang digunakan saat merumuskan kebijakan publik
  • Bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan
  • Cara kebijakan publik dievaluasi setelahnya

Baca juga: Cara-Cara Jitu Tingkatkan Rekrutmen Perusahaan

Jenis-jenis kebijakan publik


Jenis kebijakan publik yang mencakup berbagai hal. (Sumber: Pexels)

Ditinjau dari situs resmi kementerian keuangan Indonesia, kebijakan publik sendiri terbagi kedalam beberapa ragam. Kenali jenis-jenis kebijakan publik berikut ini.

1. Procedural and substantive policy

Kebijakan substantif adalah peraturan terkait substansi yang sedang dibahas dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap substansi tersebut. Kebijakan prosedural adalah peraturan yang melihat siapa yang berkaitan saat melangsungkan perumusan kebijakan serta meninjau bagaimana kebijakan tersebut dijalankan.

2. Material policy

Kebijakan material merupakan kebijakan yang membahas mengenai siapa penyedia sumber bahan yang membantu proses terhadap penerimanya. Pada kebijakan ini, akan ditemukan peraturan yang memberi keuntungan dan kejelasan bagi kedua belah pihak, baik penyedia maupun penerima.

3. Distributive, regulatory, and redistributive policy

Kebijakan publik distributif adalah ketentuan yang mengatur perkara keuntungan yang didapatkan seseorang, sebuah lembaga hingga sebuah perusahaan. Ketentuan ini dibuat untuk memberikan keadilan dan keuntungan yang sesuai untuk tiap pihak.

Kebijakan regulatori adalah peraturan yang memberikan batasan terhadap sebuah tindakan berupa larangan yang ditujukan pada individu atau kelompok. Adanya kebijakan ini masih sejalan dengan tujuan utama dibuatnya kebijakan publik, yaitu menjaga ketentraman dan kenyamanan pada masyarakat.

Kebijakan redistributif adalah kebijakan yang mengatur pemindahtanganan dan pemindahan hak kekayaan dari pemilik lama ke pemilik baru. Contoh dari kebijakan ini adalah pemindahtanganan hak milik tanah dari individu ke individu lain atau dari individu ke sebuah instansi.

4. Private and public goods policy

Kebijakan yang berkaitan dengan barang privasi adalah hal yang mengatur tentang ketersediaan bahan dari penyedia kelompok ke perseorangan dengan adanya imbalan. Contoh kebijakan ini adalah pengaturan tempat menginap seperti hotel hingga tempat wisata. Kebijakan yang berkaitan dengan barang umum merupakan peraturan yang membahas terkait pemberian layanan publik dari pemerintah kepada masyarakat, seperti pengadaan jalan umum.

Baca juga: Mengenal Dumping dalam Perdagangan Internasional Beserta Kelebihan dan Kekurangannya

5 Universitas dengan Program Studi S2 Kebijakan Publik di Indonesia


Daftar universitas di Indonesia yang menyediakan program studi kebijakan publik. (Sumber: Pexels)

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa universitas yang menyediakan program studi magister dengan fokus kebijakan publik. Apa saja? Inilah daftar universitas penyedia program studi S2 kebijakan publik di Indonesia.

1. Universitas Gadjah Mada

Universitas ternama yang memiliki program magister kebijakan publik adalah UGM atau Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Departemen ini termasuk ke dalam fakultas ilmu sosial dan politik yang sudah cukup dikenal di masyarakat.

2. Universitas Airlangga

Program magister kebijakan publik juga tersedia di Universitas Airlangga di Surabaya. Beberapa pakar ternama di Indonesia terkait kebijakan publik juga merupakan lulusan dari Universitas Airlangga, lho!

3. Universitas Padjadjaran

Universitas Padjadjaran juga menyediakan program studi kebijakan publik sebagai salah satu jurusannya. Program pascasarjana ini sudah tersedia sejak 2009 dan semakin mengembangkan kurikulum yang dipelajarinya.

4. Universitas Indonesia

Universitas Indonesia turut menghadirkan program studi magister perencanaan ekonomi dan kebijakan pembangunan atau yang disebut juga program MPKP. Salah satu fokus yang dipelajari pada program ini adalah proses perencanaan hingga evaluasi kebijakan publik yang dilakukan secara tepat.

5. Universitas Nasional

Terakhir, ada Universitas Nasional yang mempelajari kebijakan publik pada program studi magister administrasi publik. Salah satu misi dari universitas ini adalah memberikan pembelajaran yang kuat khususnya pada bidang kebijakan publik terkait pembangunan negara.

Baca juga: Good Governance: Pengertian, 9 Prinsip, Ciri, dan Manfaatnya

Itu tadi penjelasan mengenai apa itu kebijakan publik hingga universitas yang memiliki program studi kebijakan publik di Indonesia. Informasi terkait kebijakan publik ini bisa kamu pelajari secara lebih dalam dengan mengambil magister dengan fokus bidang tersebut.

Jika kamu ingin mendapatkan informasi terkait karir, pendidikan, teknologi, bisnis dan informasi menarik lainnya, baca artikel lain di EKRUT Media atau tonton juga video informatif bersama para ahli di Youtube EKRUT Official. Kalau kamu sedang mencari lowongan kerja, klik sign up di EKRUT sekarang dan jadi yang pertama mengetahui kesempatan bekerja di perusahaan impian kamu!

Sumber:

  • ugm.ac.id
  • sgpp.ac.id
  • fisip.unpad.ac.id
  • dev.ppmb.unair.ac.id
  • bppk.kemenkeu.go.id

Tags

Share

Apakah Kamu Sedang Mencari Pekerjaan?

    Already have an account? Login

    Artikel Terkait

    H1_Merchandise_Pengertian__Benefit__Jenis__Hingga_Strategi_Merchandise_Marketing.jpg

    Careers

    Merchandise: Pengertian, Benefit, Jenis, dan Strategi Merchandise Marketing

    Sartika Nuralifah

    06 October 2022
    5 min read
    H1_1._Mengenal_Lebih_Jauh_Mengenai_Officer_Development_Program_(ODP).jpg

    Careers

    Mengenal Lebih Jauh Mengenai Officer Development Program (ODP) Beserta 5 Tips Suksesnya

    Anisa Sekarningrum

    06 October 2022
    5 min read
    H1_Golongan_PNS.jpg

    Careers

    4 Golongan PNS dan CPNS Beserta Informasi Gaji dan Tunjangan yang Didapatkan

    Algonz D.B. Raharja

    06 October 2022
    5 min read

    Video