Wacana BLT pemerintah bagi karyawan bergaji di bawah Rp 5 juta

Published on: 30 September 2021

•

Min read: 3 min read

Nur Lella Junaedi

Enthusiastic to be part of the creative world especially as a content writer.

Wacana-BLT-pemerintah-bagi-karyawan-bergaji-di-bawah-Rp-5-juta-EKRUT.jpg

Setelah mengeluarkan kebijakan Kartu PraKerja beberapa waktu lalu, pemerintah kini berencana untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 600 ribu kepada pegawai swasta yang gajinya di bawah Rp 5 juta.

Wacana kebijakan itu masuk ke dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah disiapkan pemerintah untuk mempercepat penanganan Covid-19, dimana anggaran PEN ini memang cukup besar yakni mencapai Rp 695 Triliun.

Selain untuk membantu karyawan, wacana ini dilakukan karena pemerintah ingin mendongkrak kembali daya beli masyarakat yang melemah saat pandemi dan pada akhirnya bisa mempercepat pemulihan ekonomi.

Kabarnya skema pemberian BLT ini akan diberikan kepada karyawan swasta yang terdampak Covid-19 dan harus mengalami pemotongan gaji. Nantinya mereka akan diberikan santunan senilai Rp 600 ribu per orang selama 6 bulan berturut-turut.

Tak hanya itu, pemerintah juga kabarnya sedang menyiapkan voucher makanan hingga sektor pariwisata. Nantinya data-data karyawan yang akan diberikan BLT berasal data BPJS Ketenagakerjaan yang masih dilakukan validasi, meskipun terkait jumlahnya masih belum jelas.

Yustinus Prastowo selaku Staf Khusus Kementerian Keuangan mengatakan bila wacana ini sedang ditinjau untuk dilakukan finalisasi internal. Bila telah disetujui rencananya kebijakan ini akan segera dikeluarkan bulan ini atau bulan depannya lagi.

Menanggapi wacana tersebut, Timboel Siregar selaku Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) mengatakan bila penyaluran dana bantuan ini harus jelas dengan melihat kondisi perusahaan juga.

Ia menambahkan bila karyawan yang berhak mendapatkan santunan ini adalah mereka yang bekerja di sektor perusahaan dengan cash flow yang terganggu bahkan mengalami penurunan selama pandemi, bukan perusahaan yang masih mampu memberi upah secara utuh.

Dia juga mengkritik terhadap efisiensi program Kartu PraKerja dimana kini masih banyak orang yang mengikuti program tersebut namun belum mendapatkan insentif dari pemerintah.