Published on

Lainnya

UMR Jakarta 2022 dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lainnya di Indonesia

Nurina Ulfah

H1_UMR_Jakarta.jpg

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 1 angka 1 (satu) disebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah Minimum Regional (UMR) merupakan upah yang ditetapkan di suatu regional baik kabupaten/kota. Bagi kamu yang penasaran dengan UMR Jakarta dan Upah Minimum Provinsi (UMP) lainnya di Indonesia, simak ulasannya berikut ini.

UMR Jakarta 2022 naik 5,1 persen dari 2021


UMR Jakarta mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. (sumber: pexels)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 naik dari 0,85% menjadi 5,1% atau naik Rp225.667 dari UMP 2021. Dengan demikian, UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp4.641.854 per bulan. Hal itu setelah diterbitkannya Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022.

Selain itu, Pemprov DKI berharap daya beli masyarakat maupun para pekerja tidak turun. Menurut Gubernur DKI Jakarta, kenaikan UMP 5,1% sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, juga bentuk apresiasi bagi para pekerja, dan menjadi suntikan semangat bagi perekonomian dan dunia usaha.

Baca juga: Mengupas Wacana Aturan Upah Per Jam Bagi Pekerja

Regulasi penetapan gaji berdasarkan UMR di Indonesia

Regulasi penetapan gaji berdasarkan UMR di Indonesia
Regulasi mengenai penetapan gaji di Indonesia. (sumber: pexels)

Melansir gajimu.com, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaring pengaman di suatu wilayah. Upah minimum menjadi batas bawah nilai upah karena aturan melarang pengusaha membayar upah pekerjanya lebih rendah dari upah minimum. Upah minimum dapat ditetapkan di provinsi atau sering didengar dengan sebutan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan ditetapkan di kabupaten/kota disebut dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Menurut pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah minimum sebagaimana dimaksud dengan upah bulanan terendah, terdiri atas:

  • Upah tanpa tunjangan
  • Upah pokok dan tunjangan tetap

Latar belakang ditetapkannya upah minimum adalah dimaksudkan sebagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan pekerja, dimana upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman agar tidak ada nilai upah yang lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Tidak hanya itu, upah minimum juga melindungi dan menjamin kelangsungan usaha dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja produktif.

Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 menegaskan upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Sementara, upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih harus berpedoman pada struktur dan skala upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan.

Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 menyebut upah minimum terdiri atas Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan syarat tertentu. Berikut penjelasan jenis upah minimum:

  • Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi, yang wajib ditetapkan oleh gubernur setiap tahunnya (pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021)
  • Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 menyebutkan bahwa gubernur dapat menetapkan UMK dengan syarat tertentu (pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021)

Syarat tertentu yang dimaksud sehubungan dengan:

  • Rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi
  • Nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama selalu positif dan lebih tinggi dari nilai provinsi

Dalam hal syarat tertentu sebagaimana dimaksud di atas tidak terpenuhi atau dengan kata lain Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tidak lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP), maka gubernur tidak dapat menerapkan upah minimum bagi kabupaten/kota.

Baca juga: 10 Tips Negosiasi Gaji yang Perlu Kamu Pertimbangkan

Perbedaan UMR, UMK, dan UMP


Perbedaan UMR, UMK, dan UMP. (sumber: pexels)

Apakah kamu sudah tahu perbedaan UMR, UMK, dan UMP? Ketiganya berkaitan dengan besaran upah pekerja di suatu daerah. Namun bila dipelajari lebih dalam, ada perbedaan UMR, UMK, dan UMP yang signifikan. Untuk itu, simak perbedaannya sebagai berikut.

UMR UMK UMP
UMR adalah kepanjangan dari Upah Minimum Regional. Dimana dijelaskan bahwa UMR merupakan upah minimum yang penetapannya dilakukan oleh gubernur yang menjadi acuan pendapatan buruh di wilayahnya. UMK adalah singkatan dari Upah Minimum Kota/Kabupaten. Sesuai kepanjangannya, UMK merupakan upah bulanan terendah yang ditetapkan di sebuah wilayah kabupaten/kota yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. UMP adalah Upah Minimum Provinsi. Masing-masing provinsi memiliki standar upahnya sendiri untuk pekerja yang bekerja di wilayah tersebut.
Penerapan UMR diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999. Namun, aturan ini kemudian direvisi lewat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000. Perubahan aturan ini sekaligus menjadikan sistem pengupahan UMR tidak diberlakukan lagi. Begitu pun dengan istilah UMR yang diganti menjadi UMP dan UMK, dimana UMR Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UMR Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Penetapan UMK ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dimana penetapannya memperhatikan syarat pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi kabupaten/kota terkait. Setiap tahunnya, besaran UMK ditetapkan oleh gubernur selambat-lambatnya pada 30 November dan mulai diberlakukan pada 1 Januari tahun berikutnya. UMP ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Untuk UMP, gubernur akan menetapkannya selambat-lambatnya pada 21 November dan mulai diberlakukan pada 1 Januari tahun berikutnya.

Baca juga: Apa Saja Perbedaan UMR, UMK, dan UMP? Simak Informasinya Berikut

Daftar UMP 2022 di Indonesia


Simak daftar UMP di Indonesia. (sumber: pexels)

Berikut ini merupakan daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tiap provinsi di Indonesia.

  • Provinsi Aceh Rp3.166.460
  • Provinsi Sumatra Utara Rp2.522.609
  • Provinsi Sumatra Barat Rp3.512.539
  • Provinsi Riau Rp2.938.564
  • Provinsi Jambi Rp2.698.940
  • Provinsi Sumatra Selatan Rp3.144.466
  • Provinsi Bengkulu Rp2.238.094
  • Provinsi Lampung Rp2.440.486
  • Provinsi Bangka Belitung Rp3.264.884
  • Provinsi Kepulauan Riau Rp3.050.172
  • Provinsi DKI Jakarta Rp4.641.854
  • Provinsi Jawa Barat Rp1.841.487
  • Provinsi Jawa Tengah Rp1.812.935
  • Provinsi D.I Yogyakarta Rp1.840.487
  • Provinsi Jawa Timur Rp1.891.567
  • Provinsi Banten Rp2.501.203
  • Provinsi Bali Rp2.516.971
  • Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp2.207.212
  • Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp1.975.000
  • Provinsi Kalimantan Barat Rp2.434.328
  • Provinsi Kalimantan Tengah Rp2.922.516
  • Provinsi Kalimantan Selatan Rp2.906.473
  • Provinsi Kalimantan Timur Rp3.014.497
  • Provinsi Kalimantan Utara Rp3.016.738
  • Provinsi Sulawesi Utara Rp3.310.723
  • Provinsi Sulawesi Tengah Rp2.390.739
  • Provinsi Sulawesi Selatan Rp3.165.876
  • Provinsi Sulawesi Tenggara Rp2.576.016
  • Provinsi Gorontalo Rp2.800.580
  • Provinsi Sulawesi Barat Rp2.678.863
  • Provinsi Maluku Rp2.619.312
  • Provinsi Maluku Utara Rp2.862.231
  • Provinsi Papua Barat Rp3.200.000
  • Provinsi Papua Rp3.561.932

Baca juga: Ragam Tunjangan Unik dan Menarik Bagi Karyawan Selain Gaji

Itulah dia informasi mengenai UMR Jakarta 2022 Upah Minimum Provinsi (UMP) Lainnya di Indonesia. Dengan mengetahui besaran UMR yang selalu berubah setiap tahunnya, kamu bisa mengecek apakah kantormu menerapkan regulasi.

Selain melalui artikel dari EKRUT Media, kamu juga bisa memperoleh berbagai informasi dan tips menarik seputar karier melalui YouTube EKRUT Official. Tak hanya itu, jika kamu tertarik mendapatkan berbagai kesempatan untuk mengembangkan karier, sign up EKRUT sekarang juga. Hanya di EKRUT, kamu dapat memperoleh berbagai peluang kerja yang dapat disesuaikan dengan minatmu.

Sumber:

  • tirto.id
  • gajimu.com
  • kompas.com
  • kemnaker.go.id

Tags

Share

Apakah Kamu Sedang Mencari Pekerjaan?

    Already have an account? Login

    Artikel Terkait

    H1_grross_adalah.jpg

    Careers

    Bedanya Gross, Nett, dan Gross Up yang Wajib Karyawan Ketahui

    Alvina Vivian

    04 July 2022
    5 min read
    H1_1._Pilihan_Pekerjaan_yang_Sesuai_untuk_Seorang_INTJ.jpg

    Careers

    10 Pilihan Pekerjaan yang Sesuai untuk Seorang INTJ

    Anisa Sekarningrum

    30 June 2022
    5 min read
    H1_infp_adalah.jpg

    Careers

    INFP Adalah: Karakteristik, Kelebihan dan Kekurangan, beserta Rekomendasi Pekerjaannya

    Alvina Vivian

    30 June 2022
    5 min read

    Video