Published on

Careers

Outsourcing adalah: Plus-minus, sistem kerja, dan perhitungan gaji 2021

Tsalis Annisa

outsourcing-adalah-EKRUT.jpg

Seiring dengan perekonomian yang perlahan mulai normal, saat ini banyak perusahaan yang kembali memulai aktivitasnya dan mencari tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengisi posisi yang kosong. Salah satu hal yang dipertimbangkan oleh perusahaan untuk tenaga kerja mereka adalah status kepegawaian. Alih daya atau yang selama ini dikenal oleh masyarakat luas dengan istilah outsourcing merupakan opsi yang paling menarik bagi perusahaan demi efisiensi operasional mereka. 

Kamu juga mungkin sering mendengar istilah outsourcing dan banyak juga yang berpendapat bahwa sistem ini merugikan pihak pegawai. Supaya tidak salah pengertian, yuk, simak ulasan terkait outsourcing berikut ini.

Apa itu outsourcing?

Apa itu outsourcing
Pelaksanaan outsourcing diatur secara hukum. (Sumber: Pexels)

Pada awalnya, pengertian alih daya atau outsourcing merujuk pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, pada penghujung tahun 2020, Pemerintah menerbitkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah pengertian dan ketentuan UU sebelumnya. Peraturan yang paling baru dan sebaiknya dirujuk bersama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja yang merupakan aturan turun dari UU Cipta Kerja.

Secara definitif, baik peraturan lama dan baru tidak secara tegas menjelaskan apa yang dimaksud dengan tenaga kerja alih daya atau outsourcing. Namun, secara umum outsourcing dapat diartikan bahwa suatu perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga melalui perjanjian yang disepakati. Tentunya, pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud juga meliputi perlindungan dan pemenuhan hak dari karyawan yang dipekerjakan. 

Penting untuk kamu pahami bahwa peran pihak ketiga yang disebut dalam peraturan pemerintah adalah perusahaan outsourcing, yang harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, peraturan tersebut menegaskan bahwa seluruh aspek dalam perlindungan pekerja, upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul termasuk jaminan atas kelangsungan bekerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan outsourcing.

Kelebihan dan kekurangan outsourcing 

Kelebihan dan kekurangan outsourcing
Outsourcing dapat menghemat pengeluaran perusahaan. (Sumber: Pexels)

Lalu, bagaimana kelebihan dan kekurangan outsourcing? Kamu bisa mempelajarinya pada tabel berikut.

Kelebihan Kekurangan
Menghemat pengeluaran bagi perusahaan. Penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga harus sangat berhati-hati.
Tanggung jawab perusahaan menjadi lebih sederhana. Kemungkinan bocornya data-data penting perusahaan.
Fokus kepada inti bisnis perusahaan. Kurangnya rasa memiliki dari karyawan outsourcing.

Kekurangan dan kelebihan di atas lebih condong kepada pihak perusahaan. Bagi pihak karyawan sendiri, sebenarnya, kamu akan diuntungkan jika perusahaan outsourcing yang menyalurkan kamu, bertanggung jawab dan melakukan perannya secara profesional. Seperti dengan memerhatikan kesejahteraan dan perlindungan seandainya kamu sewaktu-waktu kehilangan pekerjaan di perusahaan sebelumnya karena perusahaan dinyatakan pailit.

Sistem kerja dan perekrutan outsourcing

Sistem kerja dan perekrutan outsourcing
Tanyakan dengan detail sebelum bekerja dengan status outsourcing. (Sumber: Pexels)

Dasar dari pelaksanaan alih daya atau outsourcing adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT), yang jika kamu cermati lebih jauh, tidak ada perbedaan dengan karyawan non-outsourcing selain pihak mana yang bertanggung jawab terhadap karyawannya, apakah perusahaan pemberi pekerjaan atau perusahaan outsourcing.

Memang merupakan hal yang lumrah jika sistem outsourcing dipandang negatif mengingat banyak perusahaan outsourcing yang melakukan pelanggaran undang-undang dan tidak memenuhi hak karyawan. Oleh karena itu, kamu harus memastikan pelaksanaan perusahaan outsourcing yang kamu pilih menaati hukum yang ada. 

Biasanya, di awal, perusahaan yang menyediakan pekerjaan memilih perusahaan outsourcing yang akan bekerjasama. Pada tahap ini, perusahaan harus dengan cermat melihat track record dari perusahaan alih daya dan memastikan mereka taat hukum dan tidak pernah mengeksploitasi pekerja. 

Dalam proses rekrutmen, sebagai calon karyawan, kamu juga bisa menanyakan apakah status bekerja nanti outsourcing atau bukan, dan bahkan berhak menanyakan perusahaan outsourcing apa yang akan dipakai. Kamu bisa mencari tahu sendiri latar belakang perusahaan tersebut dan mempertimbangkannya. Biasanya proses rekrutmen dilakukan langsung oleh perusahaan outsourcing, namun terkadang perusahaan pemberi kerja langsung melakukan proses rekrutmen dari awal dan hanya kepentingan administrasi yang diberikan ke perusahaan outsourcing.

Perjanjian kerja karyawan outsourcing

Perjanjian kerja karyawan outsourcing
Perhatikan perjanjian yang tertera dalam kontrak kerja karyawan. (Sumber: Pexels)

Setelah ini, PKWT atau PKWTT harus ditulis dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta dipegang oleh seluruh pihak, termasuk jika ada Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yang lebih spesifik. 

Dalam PKWT setidaknya harus menjelaskan ketentuan mengenai :

  • Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
  • Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja;
  • Jabatan atau jenis pekerjaan;
  • Tempat pekerjaan;
  • Besaran dan cara pembayaran Upah;
  • Hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau syarat kerja yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
  • Mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT;
  • Tempat dan tanggal PKWT dibuat; dan
  • Tanda tangan para pihak dalam PKWT.

Ingat, dalam aturan baru maksimal jangka waktu PKWT adalah 5 (lima) tahun. Selain itu, dalam PKWT tidak boleh ada masa percobaan, jika ada maka PKWT langsung dianggap batal secara hukum. 

Karyawan outsourcing pun berhak mendapatkan uang kompensasi yang diberikan saat PKWT berakhir dan dihitung berdasarkan masa kerja, yang dalam hal ini 12 bulan berhak mendapatkan 1 kali upah pokok dan selebihnya dilakukan hitungan secara proporsional (masa kerja/12 bulan) dikali 1x upah.

Selebihnya, pelaksanaan terkait waktu kerja dan waktu istirahat termasuk di beberapa sektor tertentu, waktu kerja lembur, upah kerja lembur, istirahat panjang, dan pemutusan hubungan kerja serta hak yang ditimbulkan, mengacu pada PP Nomor 35 tahun 2021 ini yang akan dibahas secara detail di artikel lain. Dari PP ini, dapat dipastikan bahwa karyawan outsourcing menerapkan sistem yang sama dengan karyawan biasa dalam suatu perusahaan. 

Jangan lupa pastikan bahwa perusahaan outsourcing dalam perjanjian kerja mensyaratkan pengalihan perlindungan hak bagi bekerja jika sewaktu-waktu perusahaan alih daya diganti, asalkan pekerjaannya masih ada di perusahaan terkait. Jika tidak, maka perusahaan alih daya tetap harus memenuhi hak pekerja.

Jenis-jenis pekerjaan outsourcing

Jenis-jenis pekerjaan outsourcing
Petugas kebersihan merupakan salah satu jenis pekerjaan outsourcing. (Sumber: Pexels)

Sebelum terbitnya UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, terdapat beberapa jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan skema Alih Daya. Berikut adalah empat syarat jenis pekerjaan sesuai dalam Pasal 65 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan:

  • Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama
  • Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan
  • Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan
  • Tidak menghambat proses produksi

Karena aturan ini dan juga diperkuat oleh peraturan menteri yang lalu, hanya pekerjaan tenaga keamanan, katering, supir, pekerjaan yang berkaitan dengan perminyakan dan gas atau pertambangan, dan tenaga kebersihan yang dapat dilaksanakan dengan skema outsourcing. Di UU Cipta Kerja kali ini seluruh jenis pekerjaan dapat dilaksanakan dengan skema outsourcing tanpa melihat sektor manapun. Perlu kamu cermati bahwa fokus dalam aturan terbaru adalah perlindungan bagi pekerja.

Perhitungan gaji karyawan outsourcing 2021

Perhitungan gaji karyawan outsourcing
Begini cara menghitung gaji karyawan outsourcing.
(Sumber: Pexels)

Sebenarnya, UU Ketenagakerjaan tidak secara spesifik mengatur terkait pemberian gaji untuk karyawan outsourcing. Namun, perusahaan outsourcing umumnya memiliki kesepakatan sendiri dengan perusahaan pemberi kerja dengan rumus: 1,8 x gaji karyawan outsourcing. Kemudian, selisih dari gaji karyawan outsourcing dan hasil perhitungan rumus itu, umumnya dikembalikan kepada perusahaan dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan dan lain-lain.

Sedang mencari tempat kerja baru? Daftar di sini sekarang karena perusahaan yang bergabung dengan EKRUT sudah melalui tahap skrining dan terverifikasi keamanannya. 

Itulah penjelasan mengenai outsourcing yang bisa kamu pelajari. Jangan lupa untuk tetap menjadi karyawan yang kritis dan cerdas supaya hak-hak kamu sebagai pekerja dapat dipenuhi, ya!

Daftar EKRUT

Sumber:

  • CNBC Indonesia
  • UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  • DSLA Law firm
  • Thebalancesmb 
  • Talenta 

Tags

Share